+86-21-58386256
Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, apa permasalahan hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam penegakan tindak pidana penambangan timah ilegal oleh Polres Bangka? Kedua, bagaimana upaya Polres Bangka dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana …
Untuk itu, kata dia, penanganan penambangan ilegal pun perlu upaya khusus. Langkah yang disarankannya adalah menindak para penadah atau yang biasa disebut para pengembang liar sebagai collector . Para collector ini, kata dia, dianggap sebagai pihak yang berperan penting dalam melanggengkan kegiatan penambangan …
Untuk itu, sebuah penambangan harus memiliki izin menjalankan usaha dan beroperasi sesuai dengan standarisasi pengolaan limbah. ... Bahaya Penambangan Ilegal Terhadap Lingkungan. Apabila pertambangan tidak sesuai dengan prosedur yang telah tertulis dalam PP PKUPMB dan beroperasi secara ilegal, maka akan berdampak pada …
Pemimpin tertinggi Baru Gold Corp., pemilik saham terbesar PT. TMS, Terry Filbert, menjawab tudingan yang menyebut perusahaannya berpotensi menyebabkan burung endemik punah, merusak lingkungan dan ...
K egiatan penambangan ilegal juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa karena abainya pelaku tambang ilegal terhadap prosedur operasional keselamatan kerja. Upaya dan Strategi Pemerintah. Untuk mencegah timbulnya dampak merugikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk menertibkan tambang …
Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya pemerintah untuk memberantas keberadaan pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia tidak cukup jika hanya …
2. Apa saja kendala penegakan hukum dalam penanganan kasus pertambangan ilegal di Dusun Hulung, Kabupaten Seram Bagian Barat? C. PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resort Seram Bagian Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Dusun Hulung, Kabupaten Seram Bagian Barat.
Hukum Pidana; Penambangan pasir; Ilegal. Cara Mengutip (APA Citation Style): Ariyanti, Dwi Oktafia, Ramadhan, Muhammad, dan Murdomo, JS. (2020). ò Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal ó. Jambura Law Review, JALREV 2 (1): 30-47 Kegiatan penambangan sudah sangat berkembang, hasil yang …
Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, apa permasalahan hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam penegakan tindak …
Sebelumnya, penasihat hukum (PH) HSB, Dr. Syafruddin, S.H, M.Hum, mengungkapkan, HSB tidak terlibat langsung dalam perkara illegal mining atau penambangan emas ilegal, sebagaimana yang disangkakan kepadanya. "Jadi masih dugaan dan itu hak penegak hukum untuk melakukan dugaan itu," ungkapnya.
Sepanjang tahun lalu terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700 ribu hektar lahan rusak. Mengapa konflik dan kerusakan lingkungan terjadi di wilayah ...
Dari sisi mana pun, dasar hukum untuk menindak tambang ilegal sangat kuat. Untuk menindaknya, tidak diperlukan pembuktian dokumen lingkungan atau pembuktian terkait kerusakan. "Kadang-kadang, pembuktiannya itu membutuhkan waktu dan proses panjang. Kalau tambang ilegal, yang penting dia enggak punya izin, …
Penambangan emas sendiri pada dasarnya adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mengambil emas dari dalam tanah. Aktivitas pertambangan di Indonesia masih mendapat stigma negatif dikalangan masyarakat, hal ini dikarenakan oleh aktivitas pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin yang mengakibatkan …
Kemudian, pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.250 unit (Irman Tambunan. 2012, Penertiban Emas Ilegal Terkendali. Kompas. Edisi 3). ADVERTISEMENT. Dampak dari kegiatan penambangan ini, sekitar 1,1 juta hektar dari 5,2 juta hektar luas Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalami situasi yang mengkhawatirkan, …
Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda …
Tujuannya, agar pergerakan barang ilegal bisa ditekan. 3. Penertiban oleh Aparat Hukum. Dalam hal ini, pemerintah menugaskan kepolisian khususnya Kepolisian Daerah (Polda) bersama dengan TNI …
Merdeka - Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi dalam menanggulangi aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI yang meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi penambangan ilegal agar memiliki izin dan …
hukum pidana terhadap penambangan timah ilegal yang terjadi di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. 2. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan tentang permasalahan, dengan rumusan sebagai berikut : 1. …
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 2.741 lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia. Dari jumlah tersebut, tambang ilegal batu bara tersebar di 96 lokasi dan 2.645 lokasi tambang ilegal untuk komoditas mineral.
Apa yang akan terjadi pada hutan dan orang-orang adat di Papua ... yang hangus terbakar akibat penambangan emas tahun 2017. ... Investigasi untuk menyibak tabir adopsi ilegal dari Indonesia ke ...
26 July 2022 20:06. SHARE. Foto: Tambang Emas Ilegal di Sulteng Longsor. (AP/M. Taufan) Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya pemerintah untuk memberantas keberadaan pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia tidak cukup jika hanya melalui pendekatan hukum saja. Pasalnya, dengan jumlah 2.700 lokasi (PETI) yang ada saat ini, pemerintah …
Anggota Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa pemerintah perlu menyiapkan aturan yang jelas disertai sanksi tegas terhadap penambang ilegal …
Pengertian Pertambangan. Pertambangan adalah sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan tambang. Dalam aktivitas pertambangan tersebut, ada salah satu proses yang disebut dengan penambangan, yaitu proses penggalian mineral bermanfaat dari permukaan bumi, termasuk laut. Mineral, dengan sedikit pengecualian, adalah zat …
Pasal 161B ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp …
penambangan illegal dan pelanggaran aturan penambangan. Alternatif strategi yang dapat diambil pemerintah antara lain adanya penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan, diadakannya sosialisasi produk hukum dari skala rendah, dan adanya kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kerusakan. Keyword: Hukum lingkungan Pengelolaan …
Faktor apa saja yang menjadi ... hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C illegal di Kabupaten Kuantan ... Kuantan Singingi dalam menertibkan penambangan pasir secara Ilegal. 2. Kegunaan penelitian a. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri khususnya mengenai tema yang diteliti. b. Untuk menyumbangkan …
Selain itu, SKK Migas telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah penambangan ilegal dengan tuntas. Dia mengatakan bahwa nantinya tambang-tambang ilegal tersebut akan coba dibuat payung hukumnya agar nantinya praktik-praktik tersebut tak lagi melawan hukum. "Nah, ini yang ilegal akan dilegalkan. Seperti apa?
Penegakan Hukum Pemerintah terhadap Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ...
Sleman, IDN Times - Pemerintah Daerah Istimewa (DIY) telah menutup 14 titik penambangan pasir ilegal di lereng Gunung Merapi yang merusak lingkungan. Terkait hal tersebut, Pakar Mitigasi Bencana dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, mengatakan penutupan tambang pasir ilegal …
Karena itu, dimungkinkan untuk membentuk unit baru yang khusus menangani penegakan hukum dalam kegiatan pertambangan yang terbukti melakukan penyimpangan. "Pembentukan struktur baru yang menangani penegakan hukum sektor EDSM ini dipandang perlu semata-mata untuk kepentingan negara, antara lain untuk …
Menurut Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum ("Perda Sumbawa Barat 11/2006"), emas termasuk dalam bahan galian vital (Golongan B). Lebih lanjut, setiap kegiatan pertambangan umum dapat dilaksanakan setelah memiliki izin usaha …
Mengutip beleid draf UU anyar, Rabu, 13 Mei 2020, dalam pasal 158 diatur penambangan ilegal dikenakan denda Rp100 miliar. Jumlah denda yang harus dibayar tersebut naik dari Rp10 miliar yang diatur di UU sebelumnya. Namun untuk sanksi pidana bagi kegiatan penambangan ilegal mengalami pelonggaran dari kurungan 10 tahun …
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat Hukum Pertambangan Wahyu Nugroho membeberkan betapa peliknya memberantas pertambangan ilegal yang marak …
Menurut Ahmad Redi, pakar hukum pertambangan, ada sejumlah penyebab mengapa pertambangan ilegal kembali marak saat ini. Sejumlah penyebab tersebut, …
Pengamat Hukum Pertambangan Wahyu Nugroho menyebutkan hal tersebut diperparah saat pemerintah pusat melimpahkan kewenangan tambang batu dan …
Namun, aktivitas lokasi tambang emas ilegal tetap marak. Pada 2022, misalnya, polisi menangani 22 kasus tambang ilegal dengan 24 tersangka. Mereka yang ditangkap kebanyakan pekerja di lapangan, bukan pemodal. "Tidak cukup hanya penindakan hukum, sebab warga bergantung hidup di sana. Harus ada solusi lain untuk …
Oleh: Rahadyan Fajar Harris Mining is like a search-and-destroy mission– Stewart Udall Halo sobat HeyLaw! Menurut konstitusi, negara menguasai secara penuh segala kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu proses pemanfaatan kekayaan alam tersebut ialah …
Seperti apa, resiko hukum yang bisa terjadi bila menambang pasir tanpa sebelumnya mengantungi izin dari ... Akibat perbuatan penambangan secara ilegal demikian, dinilai berdampak negatif dari aspek konservasi, aspek penelitian dan pengembangan, aspek budaya dan pariwisata serta aspek teritorial. ... terdapat cukup alasan untuk …
Menurutnya, persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya turut berkontribusi dalam kasus pertambangan ilegal yang ada di Indonesia. "Ini permasalahan yang cukup lama, pelik, cukup ruwet, tetapi dipandang bukan hanya persoalan hukum tapi ini persoalan ekonomi, sosial, budaya, seperti itu," ungkapnya dalam program acara …
Praktik pertambangan ilegal tersebut melanggar undang-undang nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 disebutkan, orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp …